Kumpulan Jurnal Perbandingan Hukum Tata Negara – Download

Kumpulan Jurnal Perbandingan Hukum Tata Negara – Download Kumpulan Jurnal Pada Link Dibawah

ABSTRACT

Kumpulan Jurnal Perbandingan Hukum Tata Negara - DownloadKumpulan Jurnal Perbandingan Hukum Perubahan mendasar di tahun 1945 adalah amandemen Pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: “Kedaulatan dimiliki rakyat dan dilakukan sesuai Konstitusi”. Perubahan UUD 1945 telah melahirkan Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi, konstitusi dijamin sebagai hukum tertinggi yang bisa ditegakkan sebagaimana mestinya. Mahkamah Konstitusi dalam perkembangannya, dikhawatirkan akan menjadi agensi yang memiliki otoritas badan super. Khususnya dalam menyelesaikan masalah terkait kewenangannya, MK dapat secara sepihak menafsirkan Konstitusi tanpa dipertanyakan, selain itu menghasilkan putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga bila ada satu pihak yang merasa dirugikan oleh putusan MK tidak dapat melakukan upaya hukum lainnya. Dari pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, karena penelitian dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan status dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum konstitusional Indonesia. Spesifikasi dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang diharapkan dapat memberikan gambaran yang rinci, sistematis, dan komprehensif mengenai segala hal yang berkaitan dengan objek yang akan diperiksa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, artinya data diperoleh dari bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi literatur dan studi dokumenter, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan judicial review yang terjadi di beberapa negara di dunia, terutama saat pelaksanaan judicial review yang dipelopori oleh John Marshall dalam kasus Marbury versus Madison. Berpikir tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah muncul dalam pembahasan RUU tersebut di BPUPKI, maka gagasan judicial review terhadap kebutuhan untuk muncul kembali dalam pembahasan RUU UU Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14 tahun 1970) . Pada saat pembahasan perubahan UUD 1945 di era reformasi, pendapat tentang pentingnya Mahkamah Konstitusi muncul. Pada akhirnya, Perubahan Ketiga terhadap UUD 1945 menjadi Mahkamah Konstitusi, yang berfungsi sebagai wali konstitusi dan interpretasi konstitusional.

  1. KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA
  2. PENERAPAN NORMA HUKUM TATA NEGARA DARURAT SERTA KAITANNYA DENGAN PENANGGULANGAN GANGGUAN KEAMANAN DAN BENCANA TSUNAMI
  3. PENDIDIKAN PANCASILA SUMBER HUKUM TATA NEGARA
  4. K0MPARASI EKSTENSI JURU SITA DALAM HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP HUKUM ACARA PERDATA
  5. Ketidakharmonisan Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia
  6. KEDUDUKAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN KOMISI FATWANYA DALAM SISTEM HUKUM TATA NEGARA
  7. EFEKTIFITAS PELAKSANAAN UPAYA PAKSA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
  8. PERINTAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA MELALUI TELEPON DAN AKIBAT HUKUMNYA
  9. PELAKSANAAN OTONOMI DESA PASCA REFORMASI DALAM SISTIM HUKUM TATA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
  10. Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara

Incoming search terms:

  • jurnal hukum tata negara
  • download jurnal hukum gratis tata negara indonesia
  • jurnal perbandingan hukum tata negara pdf
  • pdf perbandingan hukum tata negara
  • perbandingan hukum jurnal

Tags: