Artikel Jurnal Penelitian Narkotika Psikotropika Penyalahgunaan Download Pdf

Artikel Jurnal Penelitian Narkotika Psikotropika Penyalahgunaan Download Pdf

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out how the understanding of surveillance techniques was supervised and covert purchasing investigation techniques, how the role of the investigation techniques in the enforcement of the Criminal Procedure Code, and how the investigative techniques were viewed from the perspective of human rights protection, in this is the suspect’s / defendant’s human rights. Through the library research method, it can be concluded that: 1. In Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics and Law No. 5 of 1999 concerning Psychotropic is not given a definition of what is meant by supervised surrender submission techniques and covert purchases of Article 75 (Letter j) Narcotics Law and Article 55 (Letter a) Psychotropic Law), so as to give meaning to the term -the term is used first is interpretation according to grammatise interpretatie ,; 2. The role of these investigative techniques is with regard to the difficulty of obtaining evidence because narcotics crimes have constituted a crime with a transnational (inter-state) circulation network and are supported by sophisticated equipment. Thus the investigative techniques have a role to obtain evidence of effective narcotics criminal acts, namely narcotics buyers or sellers caught on hand; 3. The investigative techniques are basically contrary to what is followed in the Criminal Procedure Code and are contrary to human rights in this case the human rights of the suspect / defendant. Keywords: narcotics, psychotropic, investigation techniques.

DOWNLOAD DISINI

  1. TEKNIK PENYIDIKAN PENYERAHAN YANG DI AWASI DAN TEKNIK PEMBELIAN TERSELUBUNG UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
  2. HUBUNGAN ANTARA ADVERSITY QUOTIENT DAN DUKUNGAN SOSIAL DENGAN INTENSI UNTUK PULIH DARI KETERGANTUNGAN NARKOTIKA ALKOHOL PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) PADA PENDERITA DI WILAYAH BEKASI UTARA-LEMBAGA KASIH INDONESIA
  3. ANALISIS IMPLIKASI UU 35/2009 DAN UU 36/2009 DALAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN TERAPI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF (NAPZA) DI INDONESIA
  4. PEMBINAAN KORBAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA) DI SULAWESI UTARA
  5. EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DIHUBUNGKAN DENGAN MENINGKATNYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI KOTA PONTIANAK
  6. LAYANAN INFORMASI TENTANG NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF UNTUK MENINGKATKAN PEMAHAMAN SISWA TERHADAP BAHAYA PENYALAHGUNAAN NAPZA
  7. Peran Penyidik Unit Narkoba Terhadap Analisa Pembuktian Sampel Darah Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika
  8. KEBIJAKAN PEMERINTAH URUGUAY MELANGGAR HASIL KONVENSI TUNGGAL 1961 BERKAITAN DENGAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA
  9. UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DOPING GOLONGAN PSIKOTROPIKA DI KALANGAN PEMAIN SEPAK BOLA (Studi di Pengcab. PSSI dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung)
  10. MEKANISME PETUGAS BEA CUKAI BANDARA DALAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA MELALUI PENUMPANG DAN BARANG KIRIMAN ( STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN B KOTA BALIKPAPAN)

Tags: